
Meta kembali menjadi sorotan publik setelah Dewan Pengawas independennya secara terbuka mengecam perusahaan atas perubahan kebijakan yang dinilai minim transparansi dan partisipasi publik. Kritik ini datang di tengah upaya Meta memperbarui pedoman moderasi kontennya, namun justru menimbulkan kekhawatiran soal akuntabilitas dan komitmen terhadap kebebasan berekspresi.
Dewan Pengawas Tuntut Keterbukaan Lebih
Dalam pernyataan resminya, Dewan Pengawas Meta—badan independen yang dibentuk untuk mengawasi keputusan konten—menilai bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Meta terlalu tertutup dan tidak melibatkan masukan yang memadai dari pengguna maupun pemangku kepentingan lainnya. Mereka menyebut bahwa kebijakan baru itu memengaruhi jutaan pengguna tanpa penjelasan yang cukup jelas terkait tujuan, implementasi, maupun dampaknya.
Pernyataan ini mempertegas peran dewan sebagai pengawas independen yang tak ragu untuk menegur perusahaan, meskipun dibentuk oleh Meta sendiri. Menurut dewan, perusahaan seharusnya meningkatkan transparansi, termasuk menjelaskan alasan di balik keputusan kebijakan besar yang dapat mempengaruhi kebebasan berbicara dan akses informasi.
Reaksi Publik dan Pengamat Teknologi
Reaksi publik atas kritik tersebut pun beragam. Sebagian besar pengguna media sosial menyambut baik teguran tersebut, melihatnya sebagai langkah penting untuk menjaga netralitas dan perlindungan hak digital. Pengamat teknologi menyebut bahwa kritik dari Dewan Pengawas menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan eksternal terhadap perusahaan teknologi raksasa.
Beberapa pihak menilai bahwa Meta terlalu sering melakukan perubahan besar tanpa komunikasi terbuka yang dapat dipahami publik. Hal ini berisiko menurunkan kepercayaan pengguna dan menciptakan ketidakpastian dalam penggunaan platform seperti Facebook dan Instagram.
Tuntutan untuk Evaluasi Internal
Dewan Pengawas mendorong Meta agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perumusan kebijakan, dan mengutamakan prinsip inklusif, transparan, serta responsif terhadap masukan masyarakat. Selain itu, disarankan pula agar Meta merilis laporan dampak kebijakan secara berkala agar pengguna dapat memahami bagaimana suatu aturan memengaruhi konten mereka.
Kesimpulan
Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya transparansi dalam pengambilan kebijakan di era digital. Dengan populasi pengguna yang sangat besar, setiap keputusan Meta memiliki dampak luas terhadap kebebasan berekspresi dan hak digital. Teguran dari Dewan Pengawas menjadi pengingat bahwa perusahaan teknologi, sebesar apa pun, tetap harus bertanggung jawab kepada publik dan nilai-nilai demokratis.